Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kualitas pelayanan perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kabupaten Sambas. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif dan kausal komparatif, data diperoleh dari 96 pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU HPP dan kondisi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman kebijakan perpajakan dan stabilitas keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.